Jelaskan kronologi penumpasan terhadap pemberontakan G 30 S PKI

Menjelang penyerangan ke Halim Perdanakusumah, diketahui bahwa Presiden Soekarno saat itu berada di sana. Oleh karena itu, melalui kurir khusus, Presiden Soekarno diberitahukan agar meninggalkan Halim. Presiden kemudian berangkat ke Bogor.

Serangan pembebasan Halim Perdanakusumah dilakukan oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, Batalyon 328/Kujang, dan dua kompi pasukan Kavaleri. Pada tanggal 2 Oktober 1965 puku115.00, Pangkalan Halim telah dikuasai kembali tanpa banyak perlawanan.

Hanya satu perlawanan kecil yang dilakukan oleh pasukan Batalyon 454/ Para Diponegoro di Kampung Lubang Buaya. Dalam operasi pembersihan di kampung itu, atas petunjuk salah seorang anggota polisi yang bernama Sukitman, lubang sumur tua tempat jenazah para Perwira Angkatan Darat berhasil ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1965.

Dengan dikuasainya daerah Halim Perdanakusumah, maka usaha perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh gerombolan G-30-S /PKI berhasil digagalkan. Rencana G-30-S / PKI untuk mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan paham Marxisme dan Leninisme tidak berhasil.

Pancasila tetap tegar sebagai dasar negara dan falsafah bangsa. Keberhasilan ABRI dan rakyat dalam menumpas gerombolan G-30-S /PKI diperingati setiap tanggal 1 Oktober, sebagai Hari Kesaktian Pancasila. PKI dan ormas-ormasnya yangdituduh sebagai dalang Peristiwa G-30-S/ PKI ditumpas bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh pelosok tanah air.

Rakyat mengambil inisiatif dan bertindak sendiri-sendiri dengan membakar tempat kediaman tokoh-tokoh PKI, kantor-kantor, dan pusat kegiatan PKI lainnya. Sejak terjadinya peristiwa berdarah 1 Oktober 1965 hingga bulan Maret 1966, situasi politik tetap panas.Bahkan, semakin mencekam karena semua organisasi Pancasilais yang didukung oleh pemuda-pelajar dan mahasiswa serta ABRI, mulai melancarkan tuntutan kepada pemerintah agar Partai Komunis Indonesia beserta ormas-ormasnya dibubarkan. Presiden dalam menanggapi tuntutan rakyat itu hanya memberikan janji-janji yang tidak segera dipenuhi hingga keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966.